pasal 1 aturan tambahan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH. pasal 1 aturan tambahan

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); - 2 - 3. 1. Di. (4) Penjelasan umum. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. (3) Terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: - 3 - 1. Standar Nasional. 03/2016. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan Hutan, Kawasan Hutan, dan Hasil. Daerah adalah Kota Surakarta. 000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang. Penjelasan Aturan Tambahan UUD 1945. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat me-nimbulkan multitafsir. Adapun isi dan perubahan keempat Amandemen UUD 1945, termasuk penghapusan atau penambahan pasal/bab, yang disahkan pada 10 Agustus 2002 adalah sebagai berikut:. 2. I No. Lebih spesifiknya, UUD 1945 sesudah perubahan memuat: 2 pasal Aturan. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5946 . Aturan-aturan tersebut, yakni: Pasal I memberi tugas pada MPR untuk menyaring Ketetapan MPR dan MPRS sebelum sidang umum berikutnya (pada tahun 2003). 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316). Penulisan undang-undang selain jenis Undang-Undang Dasar 1945, cukup u pertama ditulis dengan huruf Kapital. Pasal 6 (1) TPP Tugas Tambahan diberikan kepada: a. Mengingat : 1. 1. TENTANG. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal I. pidana pokok: 1. Misalnya saja, pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian batang tubuh. Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 2. Peraturan-peraturan jang termaktub dalam undang-undang darurat, sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat selambat-lambatnya pada sidang tang berikut jang merundingkan peraturan ini menurut jang ditentukan tentang merundingkan usul undang-undang Pemerintah. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34721). Pasal 12 (1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah yang telah memiliki tanda daftar atauPasal III. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 6617 ADMINISTRASI. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam. Pasal 1 . 86 tahun 2019 Pasal 1; Peraturan BPOM no. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 ayat (5) Peraturan. menetapkan Peraturan Presiden tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi; 1. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis; Mengingat : 1. Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pendaftaran adalah prosedur penilaian keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan untuk mendapat Izin Edar. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 28651); 3. Kompas. 1 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Menimbang : a. tidak menghapus atau meniadakan Konvensi Jenewa 1949. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Aturan Tambahan. Pasal 8 (1) Imunisasi tambahan merupakan jenis Imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai kajian dengan epidemiologis pada periode waktu tertentu. ATURAN TAMBAHAN (1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); - 2 - jdih. 16Di seluruh dunia, negara yang memiliki lembaga semacam Mahkamah Konstitusi ada 78. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada pegawai di luar gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan. Pasal 5 (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Mengingat : 1. pidanakurungan; 4. Protokol tambahan ini “menambah” – “menyempurnakan” isi dari Konvensi Jenewa 1949. Sistematika UUD 1945 sebelum amandemen, yaitu: 1. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pasal 5 (1) Setiap Pegawai wajib membuat Laporan Kinerja Pegawai sebagai bukti pelaksanaan. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R. pidana tambahan 1. Pasal 32 Ayat (1). Ketentuan angka 12 dan angka 21 Pasal 1 diubah dan di antara angka 16 dan angka 17 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang. - 1 - PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 20 TAHUN 2021. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. 5. Berizin dapat mengajukan permintaan penambahan kuota sebanyak 1 (satu) kali dalam periode Pembawaan UKA. ATURAN PERALIHAN Pasal I. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tipe Dokumen. Vendu Reglement Staatsblad 1908 Nomor 190; 3. pidana mati; 2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan ditambah dengan ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 14 seluruh menjadi berbunyi sebagai berikut :. 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pasal 1 Angka (4). SALINAN - 2 - MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Bagian batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan,. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1 Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. PP No. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 266, Tambahan. Pasal 5 (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 30 (1) Pembinaan disiplin tenaga kesehatan menjadi tanggung. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833). 12. dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PerkadaMengingat : 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut: 1. dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. 15Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 dan Perubahan-perubahannnya, menentukan, dengan ditetapkannya perubahan Undang Undang Dasar ini, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. . tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;. 2. PKP wajib membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk setiap: a. Pasal 12 (1) Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau dilarang menggunakan bahan tambahan kecuali telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahan tambahan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan. Adapun sesudah amandemen, ayat 1 dan 2 Pasal 19 UUD 1945 mengalami perubahan bunyi, serta ditambahkan ayat baru yakni ayat 3. Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang. Peraturan Pemerintah (PP) NO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud denga n: 1. Pasal 10 (1) Pengajuan usul 3 (tiga) nama calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d disampaikan oleh Rektor/Ketua/ Direktur kepada Menteri dengan dilampiri: a. pidana tambahan 1. - 2 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24,dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;. Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2023. Pasal 17 Cukup jelas. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. 3. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6141) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Bagian Pemerintahan Setko Banjarmasin di 20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara. (3) Selain kelonggaran-kelonggaran perpajakan termaksud dalam pasal 15 dan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dengan Peraturan Pemerintahan dapat diberikan tambahanNah, berikut ini sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Alinea Kedua. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan,. 2. Mengingat : 1. Perubahan ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki 5 (lima) tujuan utama,. Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Mengingat : 1. Pasal 1 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1. 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); -2- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. BAB II PIDANA Pasal 10 Pidana terdirl atas: a. Dasar hukum pembentukan Peraturan Presiden adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artikulli tjetër Penjelasan Pasal 1 UUD 1945. 1. Mengingat : 1. Pasal 97 . (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Kedua Protokol ini secara signifikan meningkatkan perlindungan hukum bagi penduduk sipil dan korban luka, dan untuk pertama kali, menetapkan aturan-sturan. 2. PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH 1945 N0. TENTANG. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 9 (1) Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah. 1. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 3 (1) Tambahan penghasilan untuk PNS dalam Jabatan eselon sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (20 huruf a diberikan kepada seluruh PNS yang menduduki. Pasal 19 (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) diubah sebagai berikut: 1. dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan. <p>Mohon penjelasannya, seorang koruptor yang telah dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 200juta atau pidana kurungan enam bulan diwajibkan. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - 3. 2. 10 (1) Fisiopterapis warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKF setelah:Pasal 1. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 000. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:. BAB III PENGURUSAN HUTAN Pasal 10 (1) Pengurusan hutan. Undang-Undang Pajak Pertarnbahan Nilai adalah Undang­. pasal ini maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diberikan tambahan kelonggaran-kelonggaran itu kepada sesuatu perusahaan modal asing yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi. Pertama, perubahan terhadap Pasal 1 RUU dengan memasukan definisi omnibus law. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:.